Lantik 12 Pejabat, Menaker Tekankan Pentingnya Layanan Publik sebagai Prioritas Utama

Jakarta – Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, resmi melantik serta mengambil sumpah 12 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) pada Selasa, 7 April 2026. Acara yang dihadiri juga oleh Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Afriansyah Noor, ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat posisi-posisi penting yang berhubungan langsung dengan layanan publik di bidang ketenagakerjaan, meliputi masyarakat, pekerja, pencari kerja, dan sektor usaha.

Komitmen Terhadap Transparansi dan Profesionalisme

Dari total 12 pejabat yang dilantik, 11 di antaranya terpilih melalui mekanisme Seleksi Terbuka, sementara 1 orang lainnya berasal dari mutasi antarinstansi. Hal ini menunjukkan dedikasi Kemnaker dalam menegakkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme di dalam manajemen sumber daya aparatur sipil negara (ASN).

Amanah dalam Jabatan

Dalam kesempatan tersebut, Menaker menekankan pentingnya memaknai jabatan bukan sekadar sebagai posisi, tetapi sebagai amanah yang harus dijalankan dengan dedikasi, integritas, dan tanggung jawab yang tinggi terhadap bangsa dan negara.

“Jabatan adalah sebuah kepercayaan. Jabatan merupakan sarana bagi kita untuk memberikan layanan, menghadirkan dampak, serta meninggalkan warisan yang berarti bagi bangsa ini. Jabatan juga adalah sebuah pengorbanan,” ujar Menaker.

Pentingnya Kualitas Layanan Publik

Menaker menyampaikan bahwa saat ini, Kemnaker mengelola angkatan kerja yang jumlahnya mencapai 155,27 juta orang. Di tengah perkembangan pesat teknologi informasi, harapan serta tuntutan dari pencari kerja dan pekerja terhadap kualitas layanan publik semakin meningkat. Oleh karena itu, seluruh jajaran Kemnaker, khususnya pejabat baru, diminta untuk memastikan bahwa layanan publik yang disediakan semakin baik, responsif, dan memberikan dampak positif yang nyata.

Kualitas kerja dari pejabat di posisi-posisi strategis ini memiliki pengaruh langsung terhadap berbagai aspek, seperti layanan pasar kerja, pelatihan vokasi, perluasan kesempatan kerja, penyelesaian perselisihan hubungan industrial, keselamatan dan kesehatan kerja, penguatan data ketenagakerjaan, serta pengelolaan internal kementerian.

Tantangan di Hadapan Kemnaker

Menaker mengingatkan bahwa saat ini, Kemnaker dihadapkan pada tujuh tantangan yang kompleks dan mendesak, antara lain:

• Penguatan link and match serta optimalisasi Balai Latihan Kerja
• Penyediaan pekerjaan yang layak dan inklusif bagi kelompok rentan
• Penyusunan dan pembaruan regulasi ketenagakerjaan
• Penegakan norma ketenagakerjaan dan kesehatan serta keselamatan kerja (K3) di industri
• Penerapan hubungan industrial yang transformatif

Serta, perluasan pengembangan Labor Market Information System melalui platform SiapKerja dan reformasi birokrasi di Kemnaker.

Agenda Transformasi Kemnaker

Untuk mengatasi tantangan yang ada, Kemnaker menjalankan enam agenda transformasi strategis, yang terdiri dari:

• Membangun dan memulihkan kepercayaan publik
• Mentransformasi layanan ketenagakerjaan agar lebih berorientasi pada kebutuhan masyarakat
• Memperhatikan persiapan tenaga kerja masa depan melalui upskilling dan reskilling
• Memperkuat ketenagakerjaan yang inklusif
• Menegakkan norma ketenagakerjaan secara konsisten dan adil
• Mendorong hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan

Dengan langkah-langkah ini, Kemnaker berharap dapat menghasilkan layanan publik yang lebih baik dan memenuhi kebutuhan masyarakat serta dunia kerja secara lebih efektif.

Peran Pejabat Baru dalam Mewujudkan Layanan Publik yang Optimal

Pejabat yang baru dilantik diharapkan dapat berperan aktif dalam mewujudkan agenda transformasi ini. Setiap individu yang menduduki posisi strategis harus menyadari bahwa tanggung jawab mereka tidak hanya sekadar menjalankan tugas, tetapi juga menciptakan inovasi dalam layanan publik.

Menaker menambahkan, “Kami membutuhkan pemimpin yang tidak hanya mampu mengelola tetapi juga memahami kebutuhan masyarakat. Ini adalah tantangan yang harus kita hadapi bersama.”

Dengan adanya pejabat baru yang memiliki komitmen dan integritas, Kemnaker berkeyakinan akan mampu menciptakan ekosistem kerja yang lebih baik dan responsif terhadap dinamika di pasar kerja.